Property East of Java

MALANG, KOMPAS.com  - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, memberikan kemudahan izin bagi pengembang yang berminat membangun perumahan murah bagi masyarakat.

Wali Kota Malang Peni Suparto, Senin, mengatakan, pihaknya akan mempermudah izin yang diajukan pengembang untuk membangun rumah murah bagi masyarakat di daerahnya.

"Sesuai arahan Pak Menteri Perumahan, pemkot/pemkab harus memberikan kemudahan izin pembangunan rumah murah bagi masyarakat, termasuk rumah murah yang akan dibangun oleh pengembang PT Bulan Terang di kawasan Kelurahan Buring, Kedungkandang," katanya.

Lahan yang disiapkan Pemkot Malang untuk pembangunan rumah murah dengan harga di bawah Rp60 juta per unit itu seluas 200 hektare. Dan tahun ini (2011) mulai dilakukan pembangunan tahap pertama serta infrastruktur berupa jembatan yang menghubungkan Lesanpuro dengan Buring.

Ia mengatakan pihaknya tidak menyediakan anggaran pendamping, hanya perizinannya yang dipermudah dan lahannya disediakan. Sedangkan infrastruktur penunjang kawasan dibangun sendiri oleh pengembang.

Selain diberikan dengan harga murah kepada masyarakat, kata Peni, rumah warga yang tidak layak huni juga akan diperbaiki, bahkan jika memungkinkan juga diberikan secara cuma-cuma.

Peni mengatakan selain jembatan penghubung Lesanpuro-Buring, fasilitas umum yang harus menjadi perhatian utama pengembang adalah keberadaan pasar tradisional. Karena di kawasan Buring belum ada pasar tradisional, maka pemgembang harus menyediakannya.

Menurut mantan anggota DPR RI itu, disamping membangunan kawasan rumah murah, pada tahap berikutnya pengembang juga akan membangun kluster untuk perumahan menengah dan mewah.

Lahan seluas 200 hektare tersebut untuk membangun sekitar 10 ribu unit rumah murah bagi masyarakat umum, karena PNS di lingkungan Pemkot Malang juga sudah ada sendiri melalui program pembangunan seribu rumah PNS yang berlokasi di Kelurahan Lesanpuro, Tlogomas dan Sukun.

"Kami berharap tahun ini sudah mulai dikerjakan oleh pengembag, agar masyarakat yang belum memiliki rumah bisa secepatnya menikmati rumah tersebut," katanya. Ketika meninjau lahan seluas 200 hektare untuk pembangunan rumah tersebut Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa minta agar Pemkot Malang membebaskan biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pembangunan perumahan sederhana di daerah itu.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com  - Harapan masyarakat miskin di Indonesia untuk memiliki rumah sendiri semakin mungkin terwujud setelah pemerintah mencanangkan program pembangunan rumah sangat murah yang diharapkan mulai terealisasi pada tahun 2011.

Pemerintah menargetkan membangun 7,5 juta rumah hingga tahun 2014, yang terdiri atas 2,5 juta unit rumah sangat murah dan lima juta unit rumah murah. Pada tahap awal yang diharapkan dimulai tahun 2011 pemerintah akan membangun satu juta rumah yang terdiri atas 350 unit rumah sangat murah dan 650 unit rumah murah.

Deputi Menteri Perumahan Rakyat Bidang Perumahan Swadaya Jamil Anshari mengatakan, rumah itu akan dijual dengan harga Rp5 juta sampai Rp10 juta per unit untuk rumah sangat murah dan Rp20 juta hingga Rp25 juta per unit untuk rumah murah.

Rumah murah ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau yang memiliki penghasilan di bawah Rp2,5 juta per bulan. Masyarakat dapat membeli rumah itu tanpa dikenai uang muka, dengan bunga pinjaman di bawah dua digit, serta bebas pajak.

"Ada subsidi dan dibebaskan dari biaya uang muka, dan kami akan menyesuaikan dengan upah minimum regional," kata Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa beberapa waktu lalu.

Menurut Menpera, pemerintah akan memberikan subsidi berupa tanah. Contohnya, tanah milik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. "Tanah mereka tersedia, dan untuk PNS akan kami sediakan bekerja sama dengan pemerintah daerah," katanya.

Program rumah murah ini juga akan menggunakan tanah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk itu, Kementerian Perumahan Rakyat (Kempera) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BUMN.

Kempera juga telah menetapkan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, dan Semarang sebagai kawasan percobaan bagi program pembangunan rumah murah dan sangat murah tersebut.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, program pembangunan rumah murah akan didanai dari penghematan anggaran yang pada 2011 diupayakan mencapai Rp20 triliun. Menurut dia, realisasi program rumah murah itu akan dikombinasikan dengan program tanggung jawab sosial dari BUMN.

Untuk melaksanakan program tersebut, pemerintah meminta Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) membangun rumah tersebut. Ketua Umum REI Setyo Maharso menyatakan mendukung program tersebut, tetapi REI masih menunggu kematangan rencana itu, terutama mengenai kepastian harga karena menyangkut material bangunan dan lokasi program rumah murah ini.

"REI mendukung program ini, pada prinsipnya bisa saja membangun rumah murah dengan harga Rp20 juta sampai Rp25 juta, tentunya hanya bangunan tanpa tanah," katanya.

Untuk mewujudkan program itu, katanya, penyediaan tanah dan infrastruktur disiapkan oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ia mengatakan, rumah seharga Rp20 juta - Rp25 juta bisa saja diwujudkan, tetapi dengan standar yang lebih rendah dari rumah yang dibangun dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Menurut dia, kemungkinan besar ada beberapa komponen bangunan yang dialihkan guna memenuhi anggaran Rp20 juta sampai Rp26 juta per rumah. "Mungkin kami akan menggunakan mass product untuk bahan bangunan sehingga lebih murah," kata Setyo. Namun, bahan bangunan itu harus dikaji di laboratorium Kementerian Pekerjaan Umum untuk melihat kualitasnya.

Ia mengatakan, pemilihan bahan bangunan juga harus disesuaikan dengan definisi rumah yang ditetapkan pemerintah karena jika definisi tidak sama akan menyulitkan dalam proses peminjaman di bank.

Direktur Utama PT Semen Padang Widodo Santoso juga menyatakan mendukung program Kementerian Perumahan Rakyat untuk membangun rumah murah dengan harga berkisar antara Rp20 juta sampai Rp25 juta per unit. "Kami sudah mempersiapkan komitmen terhadap pengembangan program rumah murah sebagai bentuk dukungan dalam menyukseskan program pemerintah," ujarnya.

Menurut Widodo, sebelum program rumah murah didengungkan pada awal 2011, pihaknya telah dipanggil Kementerian BUMN yang mempertanyakan komitmennya terhadap program pemerintah itu. Jika program rumah murah diwujudkan dalam waktu dekat, Semen Padang berencana mengurangi ekspor semen 50 persen pada 2011 yang kemudian dialihkan untuk pembangunan rumah bagi rakyat.

Kendala Untuk memenuhi harapan rakyat miskin memiliki rumah murah, Kementerian Negara Perumahan Rakyat masih menghadapi kendala berupa kekurangan ribuan hektare lahan yang bakal dijadikan sebagai lokasi pembangunan rumah murah itu. "Kesiapan lahan baru mencukupi untuk pembangunan rumah murah sekitar 40 ribu unit, padahal targetnya bisa mencapai 110 ribu unit rumah," kata Menpera Suharso Monoarfa.

Harga tanah yang tinggi menyebabkan kendala itu sulit diatasi. Karena itu, Kempera akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal penyediaan tanah dan pembebasan pajak. Namun, pemerintah daerah pun mengalami kesulitan untuk menyediakan lahan bagi program rumah murah tersebut. Contohnya adalah Sulawesi Barat.

Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh mengatakan, harga lahan di Sulbar jauh lebih mahal dari harga rumah sehingga mencari lahan cukup susah. "Kami kesulitan menyediakan lahan, dan APBD Sulbar belum mampu menyangga kebutuhan pengadaan lahan untuk program rumah murah ini," katanya.

Untuk mengatasi kesulitan itu, Adnan berharap pemerintah kabupaten dapat menyiapkan anggaran dalam APBD untuk pengadaan lahan.  Mengingat sulitnya mengatasi persoalan lahan itu, Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin mengatakan, persoalan tanah harus diselesaikan lebih dulu sebelum pemerintah mulai melaksanakan program rumah murah. (Nusarina/ANTARA)